Dalam Demokrasi Tidak Langsung Seluruh Aspirasi Masyarakat Disampaikan Melalui Wakil-Wakilnya Yaitu

Uu minta pemasangan spanduk harus dengan kalimat lebih sopan

Uu menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki inisiatif untuk memasang spanduk ajakan tersebut. Sebab, menurutnya, sebagai kepala daerah, tidak tepat jika ia membuat sepanduk seperti itu.

"Tetapi, kalau itu bisa bermanfaat supaya masyarakat tidak main slot lagi, dampaknya positif (dari spanduk itu) ya kenapa tidak. Tetapi kata-katanya jangan seperti itu (yang di spanduk). Penampilannya juga saya pakai kaus polos (sambil tertawa)," kata dia.

Baca Juga: Pemprov Jabar Turunkan Mobil Bantuan, Bagaimana Respons Masyarakat?

Baca Juga: Pemprov Jabar Beri Bantuan Korban Rumah Rusak Banjir Bandang Ciwidey

Setelah merilis single “Sandikala,” Enamore, unit emotive asal Batu, kembali mempersembahkan lagu terbaru mereka berjudul “Linger.” Dua single terbaru ini, yang dijadwalkan menjadi bagian dari album mendatang, seolah menjadi kelanjutan cerita dari “Sandikala,” di mana Enamore berusaha mengajak pendengarnya untuk merasakan beban melalui pengalaman kehilangan.

Vokalis dan penulis lirik Enamore, Shafa, menyatakan bahwa “Linger” membawa nuansa yang berbeda dari single sebelumnya. Jika pada “Sandikala” mereka mencoba melihat kehilangan dengan sikap optimis, kini melalui “Linger,” Enamore ingin menyampaikan bahwa mengikhlaskan dan merelakan kehilangan tidaklah semudah yang diucapkan atau dibayangkan.

Jangan Lupa Baca Juga : Stanley Hao Luncurkan Single Perdananya Berjudul “Deja Vu”

Dalam bait lirik tertentu, tergambar perasaan sesal terkait kehilangan, seperti yang diungkapkan dalam kalimat, “I won’t lie…, I wanna fly…, to stop the star falls…”. Shafa menambahkan bahwa seringkali, meskipun kita berharap bisa mengatasi kehilangan dengan kekuatan dan harapan, kenyataannya tidaklah mudah dan dapat berujung pada penyesalan.

Enamore, terbentuk sejak 2017 di kota Batu, telah mengalami perjalanan musikal yang mencakup merilis satu mini album berjudul “Such Is Life” (2019), dua single (“Unpleasant Path” dan “Beneath the Last Breath, I Left in Vain” pada tahun 2021), serta berkontribusi dalam kompilasi “Supersub Vol. 2.”

Setelah vakum selama dua tahun, Enamore kembali pada tahun 2023 dengan pembaharuan. Single “Sandikala” menjadi titik awal perubahan, dengan sentuhan warna dan aransemen musik yang kaya dari Ezra Adi Nugroho (drum), Andrian Adianto (gitar), Gigih Yanuar Pratama (gitar), Rachmad Adi Cahyo Nugroho (bass), dan Shafa Ashfihany (vokal).

Menurut Shafa, kedua single terbaru ini dapat dianggap sebagai panduan untuk melihat pondasi musik Enamore sebelum pendengar memasuki album terbaru mereka, yang saat ini sedang dalam tahap produksi. Pondasi ini mencakup elemen kemuraman shoegaze, atmosfer post-rock yang megah, dan paduan dengan unsur emotive, mirip dengan musik band seperti Pianos Become The Teeth dan Envy.

“Linger,” seperti single sebelumnya, diproduksi secara terpisah di dua studio berbeda, Haum Studio dan Virtuoso Studio. Mixing dan mastering ditangani oleh Armando Aprilson Loekito dari Artefakt Studio. Single ini resmi dirilis pada 19 Januari 2024, dan dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital.

Foto Cover: www.kesbangpol.kulonprogokab.go.id

Dr (Hc). Drs. H. Mohammad Hatta merupakan seorang tokoh yang memberikan kontribusi yang sangat penting pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Peran dan ideologi Mohammad Hatta sangat tampak terlihat dibandingkan para pemimpin Indonesia lainnya, baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Mohammad Hatta juga dikenal sebagai founding father negara Indonesia, serta dikenang sebagai sosok yang dekat di hati masyarakat karena semangat juang dan sifat kerakyatannya (Firmansyah, 2010: 15). Salah satu konsep yang muncul dari gagasannya adalah paham “demokrasi kerakyatan”.

Demokrasi kerakyatan merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Mohammad Hatta untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang baru dan lebih baik. Dapat dipahami bahwa gagasan demokrasi Mohammad Hatta berbeda dengan demokrasi Barat. Mohammad Hatta mendirikan demokrasi di Indonesia dengan kesadaran yang matang. Ia juga menyadari bahwa demokrasi masyarakat di Indonesia memiliki perbedaan dengan demokrasi Barat sehingga tidak sesuai jika diterapkan pada masyarakat Indonesia (Zulfikri Suleman, 2010: 181).

Menurut Mohammad Hatta, demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Rakyat berdaulat dan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan bagaimana masyarakat menjalani kehidupan pemerintahan. Namun, keputusan rakyat dapat menjadi aturan pemerintahan bagi semua orang dan harus teratur dalam bentuk dan prosesnya, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan konsensus dalam perundingan. Hal ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba diambil dalam rapat umum lainnya.

Foto : www.indonesia.go.id/ANRI

Dalam hal ini, Mohammad Hatta mengemukakan dua asumsi yang mendukung kebenaran prinsip kedaulatan rakyat. Pertama, bahwa rakyat tidak hanya berdaulat tetapi juga bertanggung jawab atas kedaulatan yang dipegangnya. Kedua, tidak mungkin rakyat yang berdaulat kehilangan kedaulatannya. Dengan kata lain, Mohammad Hatta mengacu pada pengalaman sejarah untuk menunjukkan bahwa lembaga-lembaga demokrasi pada dasarnya berjalan dengan waktu yang lama serta stabil. Penting untuk ditekankan, bahwa sistem demokrasi juga memenuhi syarat-syarat tertentu untuk keberlanjutannya, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum dan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi anarki yang berujung pada revolusi dan munculnya pemerintahan otoriter.

Negara yang berdasarkan demokrasi adalah negara demokrasi, dengan kata lain demokrasi di Indonesia merdeka harus bersifat inklusif (Zulfikri Suleman, 2010: 190-200). Dalam pandangan Mohammad Hatta, demokrasi kerakyatan dinilai paling cocok dengan keadaan Indonesia karena Mohammad Hatta menjaga kedaulatan rakyat melalui “musyawarah mufakat”. Hal ini sejalan dengan hakikat masyarakat Indonesia, dimana rakyat mempunyai hak tertinggi untuk memerintah baik secara politik maupun pemerintahan.

Firmansyah, Adhe Rose Kusumaningratri. 2010. Hatta Si Bung yang Jujur dan Sederhana Adhe FIRMANSYAH. Yogyakarta: Garasi House of Book.

Suleman, Zulfikri. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia-Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Kompas.

Penulis       : Riyan Salomo Parapat, S.Si. - Teol

Profesi        : Mahasiswa

Universitas : Universitas Kristen Satya Wacana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta menilai tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak mewakili aspirasi masyarakat. Mereka pun menyatakan akan golput di Pilgub Jakarta mendatang.

"Hari ini kita aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta, yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat," kata Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta Minawati, Senin (23/9/2024).

Saat menyatakan sikap di depan KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin, Minawati menyebutkan, masih banyak permasalahan di Jakarta yang belum terselesaikan. JRMK menilai demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga kepercayaan masyarakat kepada tiga pasangan calon (paslon) yang maju di Pilkada Jakarta 2024 telah hilang.

"Ini bukan keputusan kami, bukan keputusan koordinator JRMK, tidak, ini keputusan warga Jakarta dan kami sudah rapat berkali-kali dan kita sudah bahas kenapa tidak pilih A, tidak pilih B. Kami menyatakan sikap untuk golput," ujar Minawati.

Menurut Minawati, jika masyarakat memilih salah satu paslon saat pilkada nanti, maka sama saja mendukung kecurangan, cara berpikir dan cara paslon bekerja.

"Kita golput, adalah salah satu perlawanan kalau demokrasi enggak baik-baik saja. Kita sudah pelajari tiga-tiganya, tidak ada yang yang mewakili aspirasi rakyat," kata Minawati.

Perlawanan ini juga berkaca dari kasus Kampung Bayam yang sampai sekarang belum terselesaikan dan adanya kasus pedagang kaki lima (PKL) yang tergusur dan tidak berdagang.

"Tidak ada dialog dua arah, tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyat," tegas Minawati.

Koordinasi Aksi JMRK Andi mengatakan, aksi ini sebagai perlawanan dan bukti bahwa proses demokrasi ini tidak memberikan ruang bagi warga untuk mengusulkan jagoannya. "Karena ada proses demokrasi yang dalam konteks pilkada tidak melalui proses membuka ruang partisipasi bagi warga Jakarta untuk mengusulkan calonnya," tegas Andi.

Adapun anggota JMRK ini terdiri dari 32 kampung di Jakarta, mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Timur dan terbanyak dari Jakarta Utara. Selain itu, JMRK ini juga berisikan para pedagang kaki lima, dan warga yang memiliki keluhan yang sama terkait demokrasi.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Ahad (22/9/2024). Ketiga paslon tersebut adalah Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen.

AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi warga, anggota DPRD Kota Medan, Fauzi menggelar Reses I masa sidang I Tahun 2024-2025 di Jalan Trikora Link XV, Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) II, Kecamatan Medan Denai, Minggu (8/12/24).

Dalam pertemuan itu, Fauzi menyampaikan bahwa kedatangannya ke lokasi untuk menyerap semua aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan ataupun kebijakan Pemko Medan.

“Sampaikan apa yang menjadi keluhan bapak ibu semua. Jangan sungkan, saya adalah wakil bapak ibu sekalian. Kalau tidak bapak ibu pilih, tentu saya tidak ada disini,” ucap Fauzi.

Diawal sambutannya, Fauzi mengaku turut prihatin dengan kondisi sebagian masyarakat Kota Medan yang terdampak banjir.

“Intensitas hujan yang tinggi membuat beberapa wilayah terendam banjir. Saya sangat prihatin, sebagian saudara-saudara kita terpaksa harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ini harus menjadi perhatian kita agar selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan,” kata pria yang duduk di Komisi I DPRD Kota Medan ini.

Salah seorang warga, Lismawati Pohan mengeluhkan lantaran kawasan di dekat rumahnya di Jalan Tangguk Bongkar 3 selalu banjir jika hujan turun.

“Setiap hujan turun saya sudah pasrah, karena sudah pasti banjir. Makanya saya mohon kepada Pak Fauzi untuk dicarikan solusinya,” pintanya.

Mendengar hal itu, Fauzi berjanji akan mengecek hal tersebut.

“Nanti tim saya akan kesana melihatnya. Permasalahan ini akan saya teruskan ke OPD terkait untuk dibahas. Kepada Kepling, saya minta untuk aktif menerima ataupun menyampaikan keluhan masyarakat,” katanya.

Warga lainnya, Hariman Simanjuntak mengeluhkan lantaran PDAM Tirtanadi tak masuk ke lingkungan mereka tinggal.

“Mohon bantuannya pak agar PDAM bisa masuk ke lingkungan kami. Terima kasih,” kata Hariman.

Mendengar itu, Fauzi menjelaskan bahwa PDAM Tirtanadi berada dalam gawean Provinsi Sumut. Meski begitu, dirinya tetap akan menerima aspirasi masyarakat.

“Aspirasi ini nantinya akan kami teruskan ke rekan-rekan yang ada di Sumut untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Di hari yang sama, Fauzi melanjutkan Reses I masa sidang I tahun 2024-2025 di Jalan Kuantan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota.

Disana, warga mengeluhkan kondisi lampu, maling dan kabel telepon menumpuk.

“Aspirasi bapak ibu sekalian sudah saya tampung. Ini akan menjadi bahan kami untuk pembahasan di DPRD Kota Medan dan diteruskan ke Pemko Medan,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Camat Medan Denai, Camat Medan Kota, Lurah TSM II, Lurah Sei Rengas I, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.||| Zulkarnaen

FS.Bukittinggi(SUMBAR)-Anggota Komisi III DPRD Propinsi Sumatera Barat ,Dody Delvi.,SE melakukan reses ke dapilnya Bukittinggi, Rabu (27/10). Dalam kesempatan itu Dody Delvi menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Peternakan dan Perikanan.

Kegiatan berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 50 orang peserta berasal dari Gerakan Koperasi Kelompok Peternak berada di Kabupaten 50 Kota, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Bukittinggi, dalam rangka Meningkatkan usaha koperasi peternakan dan perikanan, meningkatkan usaha dalam pemasaran bagi koperasi dan anggota, mengembangkan kegiatan koperasi yang saking menguntungkan.

"Saat ini sesuai RPJMD Sumbar 2021 - 2026 tergabung dalam koperasi dapat diberikan dalam bentuk nilai tambah, koperasi koperasi selama ini berusaha secara perorangan dapat diayomi yang saat ini 3.981 Koperasi, 30 persen diantaranya sektor riil dijadikan sebagai unit supporting bukan selama ini dianggap sebagai simpan pinjam," kata Dody.

Dari 30 persen, 23 persen diantaranya disumbangkan usaha petani dan peternakan dapat memberikan nilai tambah primer.

Keberadaan koperasi juga setidaknya memiliki oeran secara bersama sama agar usaha dijalankan dapat berkembang dengan kembangkan inovasi dan Penerapan Teknologi Usaha Sektor Peternakan dan Perikanan bagi Koperasi / Anggota.

Bahkan secara bersama sama dalam membangun koperasi akan memiliki nilai tawar serta dalam memilih pengurus koperasi harus diurus mengerti bisnis dan pasion kelembagaan koperasi dan berani melakukan eksekusi di lapangan peta koperasi yang perlu perkuatan SDM dan System Koperasi.

Dody Delvi juga heran masyarakat memiliki waktu banyak tidak memanfaatkan pengelolaan mengelola koperasi.

Pasca pandemi kedepannya dapat dikembangkan usaha produktif ditengah pandemi, bahkan saat ini koperasi sudah ada produk turunannya seperti Kopi Rajo Solok, bahkan tahun ini dodi delvi melalui dana pokirnya akan memberikann 1 sapi pada kelompok peternak dalam rangka menggerakkan ekonomi.

Rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi 14 Oktober 2024 menyepakati penambahan jumlah Komisi dari 11 menjadi 13. membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sekaligus penetapan keanggotaan seluruh AKD.

Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan Tahun Sidang 2024-2025 telah menetapkan sejumlah kebijakan penting untuk masa kerja DPR periode 2024-2029. Pimpinan rapat sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sesuai Pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD; Pasal 23 Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) terdiri dari Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk rapat paripurna DPR.

Puan melanjutkan rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi 14 Oktober 2024 menyepakati penambahan jumlah Komisi dari 11 menjadi 13. “Berkenaan dengan itu kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap penambahan Komisi dari 11 menjadi 13, apakah dapat disetujui? Setuju,” kata politisi PDI Perjuangan itu disambut setuju anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan I tahun 2024-2025, Selasa (15/10/2024).

Di luar itu, terdapat penambahan jumlah pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menjadi 19 orang. Pasal 72 huruf G UU 17/2014 menyebut DPR bertugas menyerap, menghimpun, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Pasal 81 huruf J UU 17/2014 mengatur DPR berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 83 huruf K UU 2/2018 dan Pasal 23 Peraturan DPR 1/2020 menyebut alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Disepakati pula menambah badan baru yakni Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dengan jumlah anggota 19 orang.

Tugas BAM DPR RI yakni menampung aspirasi masyararakat secara langsung dan tidak langsung; menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat; menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti; melakukan monitoring tindak lanjut oleh AKD; melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. Selain itu, melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait serta menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Lebih lanjut, Puan menjelaskan jumlah keanggotaan setiap Komisi yakni Komisi I, III, IV, V, VI, IX, X, dan XI beranggotakan 45 orang. Kemudian Komisi II, VII, VIII, XII, dan XIII terdiri dari 44 anggota. Jumlah anggota masing-masing fraksi di setiap Komisi yakni PDI Perjuangan sebanyak 9 anggota untuk 6 komisi dan 8 anggota di 7 Komisi. Golkar 8 anggota mengampu 11 Komisi dan 7 anggota untuk 2 Komisi. Gerindra 7 anggota menempati 8 Komisi dan 6 anggota di 5 Komisi. Nasdem menempatkan 6 anggota di 4 Komisi dan 5 anggota untuk 9 Komisi.

Bandung, IDN Times - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum alias Uu mengajak masyarakat untuk berhenti bermain judi slot. Ajakan ini disampaikan melalui sejumlah sepanduk yang tersebar di beberapa tempat di Kota Bandung.

Sepanduk ajakan itu bertuliskan bahwa masyarakat harus berhenti bermain judi slot. Sebab, kondisi perekonomian saat ini tengah sulit sehingga masyarakat diminta untuk bertobat. Dalam sepanduk juga terpampang foto Uu menggunakan kaus dan berpeci dengan mengacungkan jempol.

"Keur Mah Ripuh Maen Slot Deuih. Tobaat Gusti (Sudah dalam kondisi susah malah main slot. Tobat gusti)," tulis sepanduk itu.

Uu tak permasalahkan siapa yang pasang spanduk

Meski isi konten sepanduk itu bagus, Uu tidak begitu mempermasalahkan siapa yang berinisiatif memasang sepanduk itu. Bahkan, dia juga tidak mengetahui motif asli dari pemasang sepanduk ini.

"Apakah itu juga merupakan tembakan kepada saya, ihanah (kebolehan atau perkara istimewa) atau apa, saya sendiri juga bingung. Dicabut, ada lagi, dicabut, ada lagi," ungkapnya.

Uu anggap pemasangan spanduk bukan inisiatif dirinya

Menanggapi soal sepanduk itu, Uu enggan mengakui bahwa spanduk itu dipasang atas inisiatif dirinya sendiri. Meski begitu, i turut menjelaskan bahwa maksud dari spanduk itu bertujuan baik.

"Maksud mereka yang bikin (spandik) itu apa gitu (sambil tertawa). Apakah mereka ada tujuan supaya masyarakat paham tentang dampak daripada slot tersebut (karena) merugikan," ujar Uu di Gedung Sate, Kamis (14/7/2022).